Taufik, Manager Riset dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, mengatakan bahwa kritik masyarakat atas penggunaan uang rakyat atau APBD ini mesti ditarik lebih jauh kepada proses awal ketika APBD ini didiskusikan oleh eksekutif dan legislatif.
“Saya melihat bahwa ruang pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) seolah-olah menjadi ruang gelap pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif,” ujar Taufik.
Dalam pembahasannya pada sesi tanya jawab, Taufik kembali menjelaskan bahwa istilah ruang gelap itu jangan hanya diinterpretasikan sebagai sesuatu yang negatif. Kritik saya ini menjadi hal penting karena di dalam proses KUA-PPAS tersebut ada komunikasi, konsultasi, dan negosiasi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam mendukung pembangunan daerah.
“Apakah poin-poin penting di dalam ruang pembahasan tersebut, seperti alokasi anggaran, sumber pendanaan, serta kepastian bahwa alokasi anggaran sudah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat telah dibahas secara terang benderang atau tidak?” tanya Taufik.
“Dari sinilah kita bisa menilai secara kritis tentang penggunaan anggaran Pengadaan Pakaian Adat, Pembelian Handphone, Anggaran SPPD, Dana Hibah untuk Badan, Lembaga dan Ormas sebagaimana yang diberitakan oleh ihwal.co,” lanjut Taufik.
Selanjutnya, mantan aktifis mahasiswa dari HMI MPO ini mengatakan bahwa secara prosedural dan payung hukum bisa saja anggaran itu telah sesuai regulasi, tapi coba lihat kondisi ril masyarakat Kampar itu sendiri.
Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kampar masih rendah, sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang, infrastruktur jalan yang rusak, bangunan sekolah yang miris, bahkan diperparah dengan bencana alam yang sering terjadi, seperti banjir dan longsor.
“Pertanyaan saya adalah apakah hal-hal seperti ini menjadi perhatian pemerintah dan DPRD ketika mereka membahas anggaran yang disebut di atas?” tanya Taufik dengan intonasi yang tegas.
“Jadi, saran saya,” lanjutnya, “anggaran yang tidak perlu itu, lebih baik tak usah dianggarkan.”*
Reporter: Herman Attaqi
Editor: Herman Attaqi
*Tulisan kedua dari lima tulisan Rapat Rakyat jilid 2
