Terkait isu kenaikan UKT di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Alqindy Sinaga, aktivis Peduli Pendidikan Desa, kelompok relawan yang bergerak untuk pendidikan di desa-desa di Yogyakarta, ikut prihatin dan meragukan nawacita pemerintah di sektor pendidikan. Menurutnya, kalau pemerintah benar-benar ingin serius mewujudkan amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, maka seharusnya UKT tidak dinaikkan.
“Jangan atas dasar UKT maupun IPI, seseorang itu tidak berhak mendapat pendidikan. Adanya UKT itu bukan untuk menutupi. UKT justru untuk memberi akses, terutama kepada mereka-mereka yang kurang atau tidak mampu,” ucapnya kepada ihwal.co pada 11/05/2024.
Kemudian ia melanjutkan, “Bagaimana kalau misalnya ada mahasiswa yang benar-benar tidak sanggup membayar biaya kuliah karena latar belakang ekonomi keluarganya yang hanya cukup untuk makan sehari? Apakah bisa diakomodir oleh UKT? Kan, nyatanya tidak. Sebab UKT tidak punya standar minimal nol.”
“Ketika ada mahasiswa yang benar-benar tidak mampu, justru seharusnya ada UKT nol (digratiskan). Begitu seharusnya pemerintahan berjalan,” tegasnya kemudian.
Ketika kami bertanya tentang apakah metode pembiayaan UKT ini bagian dari hadirnya pemerintah untuk memberi hak pendidikan? “Pada prinsipnya pemerintah tidak mau memberikan akses untuk pendidikan yang bisa didapat oleh siapapun, sebab itu maka lahirlah UKT sebagai akal-akalannya. Buktinya adalah dari kenaikan UKT ini. Karena tidak ada urgensinya UKT ini harus naik. Negara hanya menggunakan sistem UKT sebagai alat untuk mengakal-akali pendidikan yang seolah-olah gratis tapi sejatinya berbayar.”
