Baru-baru ini mencuat isu mengenai besarnya biaya pembelian pakaian adat melayu beserta songket untuk DPRD Kampar beserta istrinya yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp. 844 juta. Isu ini mendapat perhatian dari warga lantaran besarnya biaya yang dihabiskan untuk sekadar membeli pakaian anggota DPRD dan istrinya.
Menanggapi isu tersebut, salah satu aktivis Komunitas Peduli Alam Kampar (KOMPAK), Ridho Jeck (34) mengatakan, “Jika isu itu benar, seharusnya kita marah, karena uang yang digunakan untuk membeli pakaian mereka yang harganya sampai delapan ratus juta itu diambil dari uang pajak kita. Kalau mereka punya empati, dalam 4 bulan terakhir ini masyarakat banyak mengalami kesulitan karena harga-harga sedang melambung tinggi, terutama harga bahan pokok, tapi mereka justru lebih mementingkan kemewahan dirinya sendiri,” ungkapnya (18/04/2024).
Merujuk laporan yang dirilis di dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Kampar, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kampar menggelontorkan anggaran belanja pakaian adat daerah untuk anggota DPRD Kampar beserta Istri sebesar RP. 844.096.000 (sekitar 844 juta).
Anggota DPRD Kampar saat ini (periode 2019-2024) berjumlah 45 orang. Apabila ditambah dengan istrinya, maka ada 90 pakaian adat yang dibuat dengan biaya Rp. 9.378.844.44 (sekitar 9,3 juta) per-orang yang diambil dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang bersumber dari pajak masyarakat Kampar.
Pada 18/04/2024, ihwal.co telah berusaha meminta konfirmasi kepada Sekretaris Dewan via Whatsapp, akan tetapi sampai tulisan ini diposting belum mendapatkan jawaban.
Reporter: Ziyad Ahfi
Editor: Herman Attaqi
