Pekanbaru, 21 Desember 2024– Imam Aulia Raihan, seorang Government Relations Specialist, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengangkutan sampah pada tahun 2025. Imam menyuarakan pandangan ini seiring dengan sikap DPRD Pekanbaru yang juga menolak rencana tersebut.
Menurut Imam, penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah berpotensi menambah beban anggaran tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas layanan. Ia menilai pengelolaan sampah seharusnya tetap dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dengan optimalisasi sumber daya yang ada.
“Pemko Pekanbaru seharusnya fokus pada penguatan internal, seperti peningkatan kapasitas alat dan tenaga kerja, bukan bergantung pada pihak ketiga. Jika dikelola langsung, transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat lebih terjaga,” ujar Imam Aulia Raihan saat ditemui di Pekanbaru.
Lebih lanjut, Imam juga mengkritisi kurangnya kajian mendalam terkait efektivitas penggunaan pihak ketiga. Ia khawatir keputusan ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar masalah, seperti distribusi anggaran yang tidak efisien dan minimnya pengawasan terhadap pengelolaan sampah di lapangan.
“Pihak ketiga sering kali hanya berorientasi pada profit, sehingga dikhawatirkan kualitas layanan menjadi nomor dua. Kita harus memastikan bahwa masyarakat Pekanbaru mendapatkan pelayanan yang maksimal, tanpa harus membayar lebih mahal melalui pajak atau retribusi tambahan,” tambahnya.
Senada dengan DPRD Pekanbaru, Imam menyerukan agar Pemko Pekanbaru mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Dengarkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan mereka yang kita layani. Pemko harus menjadi contoh dalam pengelolaan kota yang mandiri dan bertanggung jawab,” tutup Imam.
Kehadiran Imam di Pekanbaru untuk menyampaikan pandangannya ini mendapat perhatian publik, khususnya dari kelompok masyarakat yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien tanpa ketergantungan pada pihak ketiga.
