by

Miris! Muridnya Sudah PNS, Ratusan Guru Honorer K2 Belum Jelas Nasibnya

IHWAL.CO – Senin, 24 Februari 2020, ratusan guru honorer K2 Kabupaten Kampar mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kampar. Ratusan tenaga pendidik ini datang untuk mengadukan ketidakjelasan nasib mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019 yang lalu.

Menurut Rosmaniar, Korda Honorer K2 Kabupaten Kampar, sebanyak 284 orang guru honorer K2 di Kabupaten Kampar telah dinyatakan lulus sebagai PPPK. Namun, setelah satu tahun berlalu, para pendidik yang tersebar di sekolah-sekolah di 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kab. Kampar ini belum menerima SK pengangkatan karena Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perihal tersebut belum diterbitkan.

Hal ini, menurut Rosmaniar, seperti yang disampaikannya kepada Ketua DPRD Kab. Kampar, M. Faisal, ST, MT, berimplikasi kepada ketiadaan gaji yang mereka terima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rosmaniar sendiri mengaku bahwa dirinya yang saat ini berstatus sebagai guru komite hanya menerima insentif sebesar seratus ribu rupiah per bulan.

“Miris sekali,” kata Ketua DPRD Kab. Kampar saat ditemui oleh redaksi www.ihwal.co di ruang kerjanya usai ia menerima pengaduan dari para guru honorer K2 tersebut.

Melalui media ini, M. Faisal, ST, MT, ingin mengetuk hati pemerintah pusat, dan khususnya pemerintah daerah agar segera memberikan apresiasi dan penghormatan terhadap pengabdian para guru honorer itu. Faisal menyebutkan, berdasarkan keterangan yang ia terima dari para guru honorer K2 yang mendatanginya, mereka umumnya telah mengabdi untuk waktu yang sangat lama, bahkan ada yang sudah berperan mencerdaskan anak-anak bangsa ini selama 20 (dua puluh) tahun.

“Pengabdian yang telah mereka lakukan selama ini tidak sebanding dengan apa yang mereka terima,” ungkap Faisal, “karena itu, selaku pimpinan DPRD Kab. Kampar, saya menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kab. Kampar untuk secepat mungkin meminta kepada pemerintah pusat agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengangkatan guru-guru PPPK dari honorer K2 ini segera diterbitkan sehingga para guru itu bisa mendapatkan hak mereka secara setimpal.”

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah telah melaksanakan seleksi penerimaan CPNS secara nasional. Menurut Faisal, ia tidak menolak adanya penerimaan CPNS tersebut, tetapi, kata Faisal, alangkah bijaknya bila pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap nasib guru-guru honorer K2 di Indonesia, khususnya bagi mereka yang telah lulus seleksi PPPK setahun yang lalu agar SK pengangkatan mereka segera diterbitkan.

“Ada empat alasan penting kenapa para guru honorer K2 ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat,” jelas Faisal, “selain karena mereka itu sebagai aset bangsa yang berperan aktif mencerdaskan para anak bangsa, mereka juga: 1. Sudah mengabdi hingga puluhan tahun, 2. Sudah sangat berpengalaman, 3. Sudah teruji, dan 4. Berdedikasi tinggi.”

“Saya merasa miris mendengar cerita para pendidik itu,” ungkap Faisal, “bayangkan saja, ada di antara guru-guru itu yang muridnya dulu ia didik sekarang telah diangkat sebagai PNS.”

Menanggapi keluhan dari para guru honorer K2 itu, terutama tentang kesulitan biaya hidup yang saat ini mereka alami, selain mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan Perpres, Faisal juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kab. Kampar untuk segera memberikan solusi melalui anggaran daerah.

“Kita menghimbau kepada pemerintah daerah agar segera membuat kebijakan untuk memberikan insentif kepada para guru honorer K2 tersebut, minimal setara UMR,” tegas Faisal, “karena kita tidak tahu berapa lama lagi Perpres terkait itu akan diterbitkan.” []

News Feed